7 Sanksi yang Biasa Diberikan Kepada Karyawan yang Melanggar Aturan | Qerja

7 Sanksi yang Biasa Diberikan Kepada Karyawan yang Melanggar Aturan

Qerja, 2 years ago
7 Sanksi yang Biasa Diberikan Kepada Karyawan yang Melanggar Aturan

Meskipun pemerintah telah mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan melalui beberapa peraturan, termasuk UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, sebuah perusahaan tetap memiliki mekanisme tersendiri dalam menafsirkan implementasi perundangan tersebut di perusahaannya.

  

Salah satu contoh adalah mekanisme pemberian sanksi perusahaan untuk karyawan bila melakukan pelanggaran. Sanksi itu dijelaskan secara detil diatur dalam peraturan di perusahaan yang bersangkutan, bukan dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Berikut tujuh jenis sanksi yang sering diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang melakukan pelanggaran.

1. Peringatan Tertulis

Sanksi yang selama ini cukup popular adalah pemberian surat peringatan (SP) kepada karyawan akibat pelanggaran disiplin atau kesalahan ringan yang dilakukan. Pemberian SP ini diatur dalam UU ketenagakerjaan pasal 161.

Tata cara pemberian SP ini diberikan berurutan yaitu masing-masing SP berlaku selama enam bulan. Bila kesalahan masih terjadi, akan ada SP2 dan SP3 atau surat peringatan terakhir, sebelum akhirnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Tetapi perlu juga diketahui bahwa jika pelanggaran yang dilakukan berkategori sangat berat seperti korupsi, maka bisa langsung dikenakan PHK.

Kategori pelanggaran yang diberikan SP diatur dalam peraturan internal perusahaan.


2. Mutasi

Mutasi adalah memindahkan seorang karyawan ke jabatan dan tugas yang berbeda dibanding sebelumnya. Mutasi bisa dilakukan dalam perusahaan, atau dikirim ke daerah lain di mana sebuah perusahaan memiliki cabangnya.

Ada mutasi yang bersifat kenaikan pangkat atau promosi, ada juga mutasi yang bersifat punishment atau hukuman seperti tempat baru memiliki gaji yang rendah atau fasilitas yang lebih sedikit. Perusahaan biasanya memberikan sanksi dengan mutasi bila dianggap karyawan yang bersangkutan masih berjasa dan masih bisa menguntungkan perusahaan.

Namun penjelasan tentang mutasi yang merupakan bagian dari sanksi tidak dijelaskan dalam peraturan pemerintah.


3. Penurunan Jabatan (Demosi)

Penurunan jabatan atau bahasa kerennya disebut demosi juga sering dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dianggap melanggar kebijakan perusahaan. Biasanya penurunan ini dilakukan setelah perusahaan mengkaji dengan hati-hati dan memiliki bukti kuat bahwa si karyawan memang harus didemosikan.

Sayangnya sanksi yang satu ini juga tidak diatur dalam UU ketenagakerjaan, sehingga tata cara dan mekanisme penurunan jabatan hanya diatur dalam peraturan perusahaan.

4. Pencabutan Tunjangan 

Penerapan jenis sanksi ini dilakukan pihak perusahaan apabila karyawan penerima tunjangan menyalahi aturan yang telah ditetapkan bersama. Mekanisme sanksi ini juga diatur dalam peraturan perusahaan.

Pencabutan tunjangan berarti seorang karyawan tidak lagi menerima fasilitas penunjang dari perusahaan seperti mobil, rumah, dan sebagainya karena karyawan tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan kesalahan dengan mempergunakan wewenangnya.


5. Denda



Berlangganan Artikel Kami

Dapatkan tips karir terbaru dengan berlangganan artikel kami

Related Posts

Read This Next



Punya masalah dan dilema karir?
Kini kami punya solusi untuk Anda.

Ask the Expert!
Ikuti Kami