Listrik Mati, Gaji Karyawan PLN Bisa Dipotong | Qerja

Listrik Mati, Gaji Karyawan PLN Bisa Dipotong. Bolehkah?

Riyan Sugandy, 4 months ago
Listrik Mati, Gaji Karyawan PLN Bisa Dipotong. Bolehkah?

Dampak padamnya listrik di wilayah Jawa Barat, Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah (4/08/2019) rupanya menjadi isu yang sangat besar. Kerugian secara materil yang cukup banyak diderita oleh konsumen membuat PLN harus memberikan kompensasi yang tidak sedikit.

Dilansir dari katadata (6/8/2019), jumlah kompensasi yang harus ditanggung oleh PLN adalah berkisar sebesar 839 miliar rupiah. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, PLN membutuhkan banyak dana agar kompensasi tersebut bisa terealisasi.

Memotong Gaji Karyawan

Ide untuk memotong gaji karyawan PLN memang hanya sebuah opini saja dari bagian manajemen di PLN dan bukan solusi sebenarnya dari manajemen PLN terkait beban kompensasi kepada penggunanya. Ide yang dilontarkan ini tentunya hanya berupa jawaban spontan saja dan sangat sulit untuk direalisasikan untuk perusahaan BUMN.

Selain itu, ide ini juga mendapatkan reaksi yang sangat keras dari Serikat Pekerja PLN. “(Jika) wacana itu diwujudkan jelas melanggar. Kalau terjadi pemotongan gaji, itu melanggar undang-undang. Kami tidak setuju, itu melanggar undang-undang, melanggar hak,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eko Sumantri kepada Kompas.com, Selasa (7/8/2019).

Baca Juga : Lima Profesi Milenial Yang Sulit Dipahami Orangtua (Plus Gajinya!)

Pemotongan Gaji Dari Sisi Hukum

Bila dilihat dari sisi perundang-undangan, apakah mungkin seseorang dipotong gajinya jika terjadi kasus seperti kejadian listrik padam? Jawabannya mungkin saja, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003, Pengusaha tidak perlu membayar upah jika pekerja tidak masuk untuk melaksanakan pekerjaannya. Bila diilihat dari hal ini, tentunya pemotongan gaji karena pemadaman listrik tentunya akan sangat bertentangan dengan peraturan yang ada.

Selain itu Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau karena kelalaiannya, dapat dikenakan denda. Dalam kasus ini, terjadi sebuah kejadian force majeure yang bukan diakibatkan kelalaian pekerja sehingga hal ini juga tidak bisa diterapkan.

Selain itu perihal mengenai pemotongan upah ini juga sudah diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2015 Pasal 57. Pengusaha bisa memberikan pemotongan upah dalam bentuk denda, ganti rugi atau uang muka Upah. Tetapi proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

Artinya, jika pemotongan upah karyawan berupa denda disebabkan terjadinya pemadaman listrik, sudah diatur maka  maka hal ini bisa saja dilakukan. Tetapi bila belum diatur maka proses pemberian denda tersebut tidak bisa dilakukan.

Nah, berkaca kepada kasus ini, tentunya kita harus semakin berhati-hati dan cermat saat bekerja. Tentunuya kita berharap semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di masa depan. -Qerja

Baca Juga : Bocoran Gaji BUMN: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

 



Berlangganan Artikel Kami

Dapatkan tips karir terbaru dengan berlangganan artikel kami

Related Posts

Read This Next