Pemerintah Siapkan Skema Gaji Per Jam , Setuju? | Qerja

Pemerintah Siapkan Skema Gaji Per Jam, Seperti Apa Jadinya?

Riyan Sugandy, 6 months ago
Pemerintah Siapkan Skema Gaji Per Jam, Seperti Apa Jadinya?

Sebuah kabar yang cukup mengejutkan datang dari Pemerintah di akhir tahun ini. Diberitakan saat ini Pemerintah sedang mengkaji pengupahan menggunakan sistem per jam.

Tentunya hal ini menjadi sebuah kontroversi tersendiri karena di Indonesia biasa menggunakan skema pembayaran gaji dengan sistem pembayaran per bulan. Lalu seperti apa sebenarnya skema yang akan digunakan ini? Cek pembahasannya di sini.

UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Ketenagakerjaan

Penyebab utama munculnya isu sistem pengupahan per jam adalah munculnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan tenaga kerja secara keseluruhan.

Tetapi dengan menggunakan Omnibus Law ini akan mengakibatkan banyak perubahan salah satunya adalah bagian pengupahan. Hal ini terjadi karena saat ini Pemerintah masih belum bisa mengatur mengenai tenaga kerja di sektor informal.

Dikutip dari detik.com (27/12/2019), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan rencana pemberian upah berbasis per jam akan diterapkan bagi pekerjaan yang menghabiskan waktu 35 jam ke bawah selama satu minggu. Sedangkan yang di atas 40 jam tetap memberlakukan upah formal atau bulanan.

Hal itu diungkapkan usai rapat terbatas (ratas) mengenai RUU omnibus law cipta lapangan kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

“Ada penghitungannya, formula penghitungannya ada. Jam kerja kita kan 40 jam seminggu. Di bawah 35 jam per minggu itu maka ada fleksibilitas itu. Nanti di bawah itu hitungannya per jam,” kata Ida.

Sementara itu dikutip dari kompas.com (27/12/2019) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema pembayaran upah per jam dalam RUU Cipta Lapangan Kerja hanya untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu. “Jadi itu salah terima. Kalau yang perjam itu misalnya konsultan yang dibayar per jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

“Misalnya kerja di restoran itu kan bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di dalam UU berubah jadi gaji per jam,” sambung Airlangga. Sementara itu, ia memastikan pekerja biasa tetap mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Kalau gaji tetap UMP. Kalau pabrik tetap gaji bulanan. (Jadi) bukan (buat PNS dan buruh). Kalau pekerja rutin ya upahnya bulanan,” tutur dia. Airlangga menyebut, ada urgensi dari aturan gaji pekerja dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah ingin semua pekerja masuk ke sektor formal. Namun selama ini pekerja masuk ke dalam 2 sektor yakni sektor formal dan informal.

“Kan kita perlu memberikan kesempatan pada sektor formal, kalau kita kerja di restoran kan gajinya berbasis mereka yang kerja di restoran. Ini harus kita akomodasi. Semua sektor kerja harus diakomodasi,” tutur dia.

Baca Juga : Sah! Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 Naik 8,51%!

Pengaturan Upah Saat Ini

Pengaturan upah di Indonesia saat ini masih mengacu kepada UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Berdasarkan undang-undang ini, pemberian upah mengikuti skema pembayaran bulanan dengan mempertimbangkan aspek angka kelayakan hidup.

Selain itu besaran upah setiap daerah juga berbeda sesuai dengan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Provinsi. Setiap pemberi kerja wajib mematuhi besaran UMK dan UMP yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pemberian upah ini sepenuhnya diatur dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan. Tentunya bila perhitungan upah berdasarkan jam kerja ini jadi dilakukan akan ada berbagai perubahan yang termuat dalam perjanjian kerja tersebut.

Nah, Qolega, bagaimana Anda menyikapi rencana Pemerintah untuk menerapkan pembayaran upah per jam? Share pendapat Anda di kolom komentar ya!

Baca Juga : Berapa Sebenarnya Kisaran Gaji Fresh Graduate Yang Ada Saat Ini?



Berlangganan Artikel Kami

Dapatkan tips karir terbaru dengan berlangganan artikel kami

Related Posts

Read This Next