Gaji Anggota DPR Untuk Bayar Iuran | Qerja

Pendanaan Partai Politik: Gaji Anggota DPR Untuk Bayar Iuran

Steffi Teowira, 3 years ago
Pendanaan Partai Politik: Gaji Anggota DPR Untuk Bayar Iuran

Proses pengusutan kasus anggaran e-KTP yang disebut media sebagai kasus megakorupsi masih terus berjalan. Dalam dakwaan sejauh ini, muncul nama-nama anggota pemerintahan yang disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP sebagai imbalan menyetujui anggaran e-KTP yang kabarnya merugikan negara sebesar Rp2,3 trilyun.

Anggota DPR dan parpol diduga terkait kasus e-KTP

Dalam sidang pertama, puluhan nama yang dituduh menikmati aliran dana proyek e-KTP termasuk anggota-anggota DPR periode 2009-2014, pejabat dan staf Kemendagri, hingga beberapa partai politik yang terindikasi menerima dana hingga ratusan milyar, begitu lapor Tempo.

Menurut jubir KPK, sidang selanjutnya yang diadakan tanggal 16 Maret 2017 akan menyelami lebih lanjut pembuktikan alokasi dana yang diperoleh oleh partai politik tertentu.

Mencuatnya kasus yang membelit sejumlah anggota pemerintahan dan partai politik besar ini juga menjadikan hubungan DPR dengan parpol dan keuangan partai bahan sorotan publik.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada Kompas berkomentar bahwa korupsi e-KTP ini berkaitan dengan masalah pembiayaan parpol yang dianggap minim. Untuk menghidupi partai politik, menurut Donal Fariz, kadernya jadi sering berpaling ke korupsi anggaran.

Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam kesempatan terpisah juga pernah mengungkapkan pandangannya bahwa keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi sering tidak lepas dari faktor kewajiban mendanai partai politik.

Pendanaan partai politik

Soal keuangan partai politik diatur di pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan tertera parpol memiliki tiga sumber pendanaan:
a. iuran anggota
b. Sumbangan yang sah menurut hukum
c. Bantuan keuangan dari APBN atau APBD

Dana ini menjadi basis untuk mengurus biaya operasional kantor-kantor yang tersebar di beberapa kota, kegiatan kader, dan pendidikan politik bagi masyarakat. Walau tidak ada angka pasti berapa jumlah yang dibutuhkan untuk menutup semua kebutuhan parpol ini, Kompas, merujuk pada hasil penelitian di tahun 2011, menyebut bahwa Partai Amanat Nasional diperkirakan butuh dana sebesar Rp52,1 milyar per tahun.

Negara sendiri menyiapkan dana subsidi Rp 108 per kursi yang diperoleh anggota parpol, sesuai rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Oleh Donal Fariz, dana subsidi ini dianggap perlu ditingkatkan agar mereka tidak mencari sumber dana melalui korupsi anggaran negara.

Ada pula iuran anggota DPR pada sejumlah partai dikutip secara wajib dari gaji dengan angka yang berbeda. Berikut nominalnya yang diperoleh dari berbagai sumber:

PDIP: Rp25 juta
PAN: 20 persen dari gaji
PKS: Rp25 juta, ada juga yang menyebut 40 persen take home pay
PKB: Rp10 juta
Gerindra: Rp15 juta
Partai Demokrat: Rp5-9 juta; untuk periode 2009-2014 Rp7,5 juta

Sebagai perbandingan, gaji pokok DPR periode 2014-2019 saat ini sebesar Rp4,2 juta per bulan. Jika ditambah dengan berbagai tunjangan dan fasilitas, take home pay yang bisa didapatkan bisa berkisar Rp50-60 juta.



Berlangganan Artikel Kami

Dapatkan tips karir terbaru dengan berlangganan artikel kami

Related Posts

Read This Next