Hak-Hak Pegawai Terkait Cuti dan Istirahat | Qerja

Hak-Hak Pegawai Terkait Cuti dan Istirahat

Qerja, 3 years ago
Hak-Hak Pegawai Terkait Cuti dan Istirahat

Hidup tidak seharusnya melulu soal pekerjaan dan kesibukan di kantor. Hak Anda untuk memiliki work-life balance dijamin oleh negara dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan no.13/2003. Simak dan pelajari hak-hak berikut agar Anda bisa memaksimalkan fasilitas cuti dan istirahat yang seharusnya ditawarkan tempat Anda bekerja di bawah ini.

1. Istirahat dan cuti kerja reguler

Diatur dalam pasal 79 UU no.13/2003, setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat ini tidak termasuk jam kerja. Sementara dalam seminggu, hari istirahat pegawai tidak boleh kurang dari 1 hari setelah 6 hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 hari setelah 5 hari kerja.

Pihak pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah, demikian diatur dalam pasal 80 UU Ketenagakerjaan ini.

Walau tidak ada sanksi yang jelas terkait pelanggaran peraturan ini, pekerja dapat mengajukan keluhan ke pengadilan industri.

2. Cuti tahunan
Pekerja berhak cuti 12 hari kerja per tahun setelah bekerja selama setahun.

3. Cuti panjang

Pekerja berhak libur selama 2 bulan setelah bekerja 6 tahun. Cuti itu bisa diambil pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing sebulan. Jika diambil, maka cuti tahunan 12 hari tidak berlaku. Cuti panjang ini akan berlaku setiap kelipatan masa kerja enam tahun.

4. Istirahat dan cuti kerja di hari libur resmi

Sesuai dengan pasal 85 UU no.13/2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi, kecuali jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dijalankan secara terus-menerus, atau berdasarkan kesepakatan antara pegawai dengan pengusaha. Jika Pengusaha mempekerjakan pegawai pada hari libur resmi, maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.

5. Cuti sakit untuk pegawai wanita

Pasal 81 ayat 1 UU no.13/2003 mengizinkan pekerja atau buruh perempuan yang ketika dalam masa haid merasakan sakit dan telah memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

6. Cuti bersalin

UU Ketenagakerjaan pasal 82 mengatur perihal hak-hak pegawai perempuan yang hamil. Mereka berhak memperoleh istirahat selama 1.5  bulan sebelum saatnya melahirkan (cuti hamil), dan 1.5 bulan sesudah melahirkan (cuti melahirkan) sesuai perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Untuk anak dari pegawai masih menyusu, maka pegawai harus diberi kesempatan dan waktu secukupnya untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja.

Pegawai perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat sepanjang 1.5 bulan, atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 153 ayat 1 UU no.13/2003 lebih lanjut mengatur bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan pekerjaan dengan alasan pekerja hamil, melahirkan, keguguran, dan sedang menyusui.

7. Cuti ayah

Pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 mengatur bahwa pekerja yang istrinya melahirkan atau mengalami keguguran berhak mendapat cuti kerja selama 2 hari dengan upah penuh. Cuti keperluan orang tua lainnya seperti menikahkan anak, membaptiskan anak dan mengkhitankan anaknya diberikan selama 2 hari dan dibayar penuh.

8. Gaji saat cuti atau istirahat

Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai dengan peraturan dari pasal-pasal di atas berhak digaji dengan upah penuh. Hal ini tertera di Pasal 84 UU no.13/2003. —Qerja.com



Berlangganan Artikel Kami

Dapatkan tips karir terbaru dengan berlangganan artikel kami

Related Posts

Read This Next